SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

  • Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika. Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan diatur dalam Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar dan Penerapan Whistleblowing System (WBS) Di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.56/01/10.3/MS18 tanggal 1 Maret 2018.

    Whistleblowing system diperkenalkan untuk memperkuat pelaksanaan Good Corporate Governance dan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh lnsan Perseroan dan stakeholders lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan serta dengan niat baik.

    Manajemen Perseroan percaya terhadap penciptaan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur. Oleh karenanya, lnsan Perseroan dan seluruh stakeholder dihimbau untuk berbicara melalui sistem yang independen ini kapanpun melihat adanya pelanggaran etika atau kepatuhan yang terjadi.

    Melalui sistem ini, lnsan Perseroan atau stakeholder yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor.

    Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran

    Perseroan membentuk Unit pengendali Gratifikasi dengan SK No.56/01/01.1/MS/-18 Tanggal 1 Januari 2018 yang di ratifikasi dengan SK No.HK-56/24/I/I/MS-20 Tanggal 24 Januari 2020, terdiri dari:

    • Ketua           : EVP Sekretaris Perusahaan
    • Wakil Ketua : EVP Kepala Satuan Pengawas Internal
    • Anggota      : VP Hukum & Asuransi
    • Anggota      : VP SDM dan Budaya Perusahaan

     

    Perlindungan Pelapor

    Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar Pelapor memperoleh perlindungan dari manajemen dan akan mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan. Melalui sistem ini, lnsan Perseroan atau stakeholder yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor.

    Sosialisasi

    Manajemen Perseroan melengkapi program IPCM Bersih ini dengan:

    1. Kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pekerja atas keberadaan Program IPCM Bersih dan sistem pelaporan pelanggaran yang
    2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada stakeholder agar memahami kebijakan dan prosedur internal control untuk mencegah terjadinya
    3. Operator call center khusus dengan pengetahuan untuk menggali informasi
    4. Ahli investigasi forensik yang berpengalaman untuk menganalisa
    5. Mekanisme pelaporan pelanggaran yang dapat segera ditindaklanjuti

    Proses Penanganan Pegaduan Pelanggaran

    Pelaksanaan dan prasarana untuk pelaksanaan Whistleblowing System, Perseroan menggunakan prasarana yang dimiliki induk perusahaan yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Seluruh upaya ini bertujuan untuk menginternalisasi prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aktivitas bisnis dan program kerja.

    Jumlah Pengaduan Pelanggaran

    Selama tahun 2020 tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui saluran Whistleblowing System. Perseroan tetap berkomitmen menindaklanjuti apabila terdapat pengaduan yang masuk.

    .