Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019

Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019


Project Description

 

 

PT Jasa Armada Indonesia, Tbk (IPCM)


SIARAN PERS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM)

Menetapkan Devidend Payout Ratio sebesar 49.36%

Jakarta 18 Juni 2019 – Pada hari ini tanggal 18 Juni 2019, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (JAI) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) di Financial Hall 2nd Floor, Financial Club, Niaga Tower, Jl Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta.

Dalam RUPS, Perseroan telah memutuskan beberapa Materi Rapat yang di agendakan: 

Mata Acara Rapat Pertama,

RUPS menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, yang diaudit oleh kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) (Firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00285/2.1032/AU.1/06/0240-2/1/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 (duaribu delapan belas) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Mata Acara Rapat Kedua, 

RUPS menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2018 yang seluruhnya berjumlah Rp 72.807.226.963,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembila Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) diperuntukan sebagai berikut:

  1. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 UUPT sebesar Rp 1.456.144.539,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 2%
  2. Deviden tunai sebesar Rp 35.936.715.480,- (Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau sebesar 49,36%                                                                                                      memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak subtitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian deviden tahun buku 2018 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sebesar Rp 35.414.366.944,- (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus  Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 48,64%  

Mata Acara Ketiga,

Dalam mata acara ketiga:

  1. RUPS menyetujui pendelegasian wewenang kepada pemegang saham utama dalam penentuan gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019.
  2. RUPS menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris dalam penentuan gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun 2019.
  3. RUPS menyetujui tantiem untuk tahun 2018 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebesar yang telah dibiayakan sebagaimana tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

Mata Acara Keempat,

  1. RUPS menyetujui menunjuk kembali kantor Akuntan Publik “PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA” (firma anggota Erns & Youg Global Limited) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
  2. RUPS menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP “PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA” karena sebab apapun tidak bisa menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk menenukan jumlah honorarium akuntan publik pengganti tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajuib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Mata Acara Rapat Kelima,

Dalam mata acara rapat kelima:

  1. RUPS menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), dan tidak merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor: kep-413/BL/2009 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (selanjutnya disebut “Peraturan IX.E.2”), dengan demikian tidak tunduk kepada Peraturan IX.E.2.
  2.  RUPS menyetujui perubahan pasal 16 dan pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.
  3. RUPS menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
  4. RUPS menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian/perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan/atau penambahan jika hal tersebut juga dipersyaratkan, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala seuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

Mata Acara Rapat Keenam,

Mata acara rapat keenam adalah Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan. Pada RUPS disampaikan bahwa oleh karena tidak ada usulan dari Pemegang Saham Utama Perseroanuntuk dilakukan perubahan pengurus Perseroan, maka Mata Acara Rapat ini ditiadakan.

Mata Acara Rapat Ketujuh,

Mata acara rapat ketujuh adalah Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum. Pada RUPS disampaikan oleh karena mata acara Rapat ini sifatnya laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Sekilas mengenai Perseroan

 PT Jasa Armada Indonesia, Tbk (JAI) merupakan satu satunya perusahaan dalam bidang jasa pemanduan dan penundaan yang mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia sejak 22 Desember 2017.

Emiten dengan kode (ticker) IPCM ini merupakan anggota dari IPC Group (PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan komposisi kepemilikan saham IPC 76,89%, PT Multi Terminal Indonesia 0,11% dan publik 23%.

Bisnis utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan dan jasa penundaaan dengan pangsa pasar utama yaitu melayani kegiatan pelayanan kapal di seluruh wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang meliputi 11 (sebelas) pelabuhan. Pada tahun 2017 Perseroan mulai memperluas sayap bisnisnya dengan melayani angkutan laut (shipping) dan pengelolaan kapal. Pada tahun 2018 Perseroan sudah memperluas pelayanan jasa pemanduan dan penundaan di TERSUS Bayah di Banten dan Tanjung Jabung di Jambi, sedangkan hingga tahun 2019 Perseroan kembali memperluas pelayanannya di wilayah Ambang Luar Sungai Musi.

 

PT Jasa Armada Indonesia, Tbk

Gedung Rukindo, Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta 14430

Telp      : (021) 4306789

Fax        : (021) 4366789

This documents (press release / news update) has been prepared by PT Jasa Armada Indonesia Tbk (“IPCM”) and is circulated for the purpose of general information only. It is not intended for any specific person or purpose and does not constitute a recommendation regarding the securities of IPCM. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this release constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice. IPCM disclaims any responsibility or liability whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of reliance upon the whole or any part of the contents of this press release and neither IPCM nor any of its affiliated companies and their respective employees and agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this press release and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise.
Forward-Looking Statements.
Certain statements in this release are or may be forward-looking statements. These statements typically contain words such as “will”, “expects” and “anticipates” and words of similar import. By their nature, forward-looking statements involve a number of risks and uncertainties that could cause actual events or results to differ materially from those described in this release. Factors that could cause actual results to differ include, but are not limited to, economic, social and political conditions in Indonesia; the state of the property industry in Indonesia; prevailing market conditions; increases in regulatory burdens in Indonesia, including environmental regulations and compliance costs; fluctuations in foreign currency exchange rates; interest rate trends, cost of capital and capital availability; the anticipated demand and selling prices for our developments and related capital expenditures and investments; the cost of construction; availability of real estate property; competition from other companies and venues; shifts in customer demands; changes in operation expenses, including employee wages, benefits and training, governmental and public policy changes; our ability to be and remain competitive; our financial condition, business strategy as well as the plans and remediation. Should one or more of these uncertainties or risks, among others, materialize, actual results may vary materially from those estimated, anticipated or projected. Specifically, but without limitation, capital costs could increase, projects could be delayed and anticipated improvements in production, capacity or performance might not be fully realized. Although we believe that the expectations of our management as reflected by such forward-looking statements are reasonable based on information currently available to us, no assurances can be given that such expectations will prove to have been correct. You should not unduly rely on such statements. In any event, these statements speak only as of the date hereof, and we undertake no obligation to update or revise any of them, whether as a result of new information, future events or otherwise.